Sabtu, 29 Desember 2018

SMKN 1 NEGERI BESAR GALANG DANA KORBAN TSUNAMI GUNUNG ANAK KRAKATAU



NEGERI BESAR, WAY KANAN  (PojokTubaba.com) --- Keluarga Besar SMKN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung kembali menggalang dana bantuan untuk korban bencana, kali ini donasi diberikan kepada korban bencana tsunami Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya aksi serupa dilakukan untuk korban bencana tsunami di Palu dan Donggala.

Tak hanya keluarga besar SMKN 1 Negeri Besar (siswa, kepala sekolah, guru, karyawan dan alumni), aksi ini juga mendapat simpati dari warga setempat, sejumlah pemilik took di SP 5 Tegal Mukti pun turun memberikan sumbangan yang dihimpun OSIS dan Penegak Pramuka Ambalan SMKN 1 Negeri Besar dengan pendamping Rahmad Wijaya, S. Pd.,  Zeplin, SP., Lisa Auliasari, SP., dan Jaman Mulyadi, S, Pd.





Bantuan berupa bingkisan kebutuhan pokok berisi makanan, susu, perlengkapan mandi diserahkan langsung kepada pengungsi yang berada di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa oleh Rahmad Wijaya dan Zeplin, Kamis, 27 Desember 2018.


Rahmad Wijaya, Wakil Kepala SMKN 1 Negeri Besar yang juga adalah Kepala Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kepada media menjelaskan jangan dilihat nilai bantuannya, tetapi semangat dan spirit solidaritas yang ditunjukan anak-anak.


Terpisah, Kepala SMKN 1 Negeri Besar yang dihubungi via ponselnya diujung telepon menjelaskan bahwa ini bagian dari penanaman pendidikan karakter buat anak-anak.

“Empati anak-anak harus tumbuh melihat saudara-saudaranya ditimpa kemalangan,” tuturnya.

Di pengungsian kedatangan bantuan dari siswa-siswi SMK yang berada jauh di perbatasan Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang Barat itu disambut suka cita dihiasi isak tangis, mereka berhara (ES***)

Selasa, 16 Oktober 2018

BEDA PANDANGAN, LPA TANGGAPI LARANGAN SISWA BAWA PONSEL KE SEKOLAH






PANARAGAN JAYA, TUBABA (PojokTubaba.Com) – Beredar kabar Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung bakal menerapkan aturan larangan siswa membawa ponsel (baca; android) ke sekolah. Seperti dilansir lampost.co (Senin, 15/10/2018). Kepala Dinas Pendidikan Tubaba, Amrullah mengatakan ia akan tegas menerapkan aturan larangan tersebut. Menurut dia ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif handphone di kalangan pelajar.

“Sangat setuju sekali, kami akan segera mengumpulkan semua sekolah untuk membahas hal ini, agar anak-anak kita terhindar dari dampak negatif penggunaan handphone khususnya pada saat belajar, kami mohon kepada orang tua dapat mendukung kebijakan kami ini,” kata Amrullah, saat ditemui lampost.co di sela-sela persiapan lomba UKS tingkat Provinsi Lampung di SMPN 3 Tumijajar.

Amrullah menegaskan, pemberlakuan larangan membawa HP akan diterapkan di seluruh sekolah dibawah naungan Disdik Tubaba tanpa kecuali namun terkait sanksi pihaknya menyerahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing.

Namun pandangan berbeda justru disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Tubaba), Elia Sunarto. Aktifis anak ini mengaku tak sepaham dengan langkah Kadisdik Tubaba.

“Ini kebijakan kontra-produktif, sama kontroversialnya jika ada yang menggagas tes keperawan di kalangan pelajar,”  kata Elia Sunarto.

Menurut pria yang konsisten melindungi anak dan hak-hak anak ini, kalau ingin menghindari dampak negatif penggunaan smartphone tak harus dengan membuat larangan demikian. Kita bisa sepakati larangan buka ponsel saat pelajaran berlangsung. Pegiat anak ini mengingatkan, Tubaba sejak 2015 telah menginisiasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Langkah ini mestinya dibahas dulu di Gugus Tugas KLA, bukankah Dinas Pendidikan itu jadi anggota dan pilar utamanya. Ini era serba digital, Anak memilik hak mendapatkan informasi sesuai usianya yang diakui undang-undang,” paparnya.

Bupati Tubaba Umar Ahmad pada September 2016 lalu menerima penghargaan dari PT Telkom Indonesia atas implementasi program Smart City Nusantara yang di laksanakan di Tubaba. Di beberapa titik area publik (taman) Pemkab menyediakan fasilitas internet gratis (wifi), ini upaya memenuhi salah satu hak anak yang ada dalam konsep Kabupaten Layak Anak. Larangan penggunaan smartphone bertolak belakang dengan konsep pendidikan.

“Pak Umar Ahmad baru saja dapat penghargaan sebagai Bupati inisiator Kabupaten Layak Anak dari pusat,” ungkap Elia Sunarto (***)



Kamis, 11 Oktober 2018

MELALUI LOKAKARYA MINI LINSEK, LPA TUBABA - PUSKESMAS PANARAGAN JAYA TINGKATKAN KERJASAMA




TULANG BAWANG TENGAH, TUBABA (PojokTubaba.com) – UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung menyelenggarakan Lokakarya Mini Lintas Sektoral tri bulanan. Kegiatan dihadiri unsur pimpinan kecamatan (Camat, Danramil, dan Kapolsek) dan Lurah Kelurahan Panaragan Jaya, serta kepalo-Kepalo Tiyuh (kepala desa) dari Tiyuh Panaragan, Tiyuh Penumangan, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Panaragan Jaya Indah, Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Tiyuh Menggala Mas, dan Tiyuh Bandar Dewa. TP PKK Kecamatan, Kepala SMA, SMP, SD, pengasuh Pondok Pesantren, perwakilan Kader dan jajaran tenaga medis se-wilayah kerja pelayan Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Panaragan Jaya.

Kegiatan yang berlangsung di aula Puskesmas Panaragan Jaya pada Kamis, 11 Oktober 2018 itu dihadiri juga oleh Kabid Yanmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba, Karyawanto. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tubaba, Iwansyah dan Elia Sunarto Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (LPA Tubaba).




Pertemuan yang membahas evaluasi komitmen dan perkembangan dari kerjasama yang sudah dibangun selama ini dipandu langsung oleh Camat Tulang Bawang Tengah, H. Nur Muhammmad, S. Sos., MM didampingi Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu PONED Panaragan Jaya, dr. Indah Sofiana Rades, MM.Kes.

Dari seluruh hasil evaluasi semua peserta sepakat untuk mempertahankan dan mengembangkan sinergitas yang sudah terjalin. Nur Muhammad menekankan perlunya dukungan dari tiyuh terutama dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.





“Terutama untuk tiyuh-tiyuh yang baru melangsungkan Pemilihan Kepalo Tiyuh. Agar kepalo tiyuh yang baru nanti tetap melanjutkan kebijakan kerjasama ini,” pinta Camat Tulang Bawang Tengah.

Karyawanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada session terakhir pertemuan berharap pada tiap-tiap tiyuh memiliki setidaknya satu Posyandu unggulan sebagai sentra dari pos-pos yang ada, sehingga ini bisa menjadi model pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut terlahir kesepakat baru antara LPA Tubaba dengan Puskesmas Panaragan Jaya dan camat Tulang Bawang Tengah.

“Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi saya, hari ini dengan Puskesmas Panaragan Jaya, LPA Tubaba akan membentuk Posko Bersama Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Pembentukan Forum Kader Peduli Perempuan dan Anak sebagai jejaring LPA Tubaba. Pak Camat sangat mendukung gagasan ini, bahkan minta minggu depan sudah bisa terbentuk termasuk pembentukan Forum Anak Kecamatan Tulang Bawang Tengah,” papar Elia Sunarto yang berulang tahun pada 10 Oktober ini bersemangat.

Model jejaring kader ini, lanjut aktifis perempuan dan anak Tubaba ini, sudah kita bentuk di Puskesmas Mulyo Asri masih wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

“Jejaring kader perempuan dan anak di wilayah Puskesmas Mulyo Asri sudah kita bentuk 3 tahun lalu, kemarin baru saja ulang tahun yang ke-3 saat pertemuan di Balai Tiyuh Candra Kencana. Di sana (Wilayah Mulyo Asri, red) kami per 2 bulan selalu mengadakan pertemuan rutin bergilir beranggotakan kader-kader 7 tiyuh,” urai Elia Sunarto.

Menurut pria berambut putih itu di Kecamatan Batu Putih jaringan kader juga terbentuk hampir 2 tahun lalu tapi belum bisa berjalan optimal. Ia berharap di 9 kecamatan yang ada di Tubaba ini segera terbentuk semua.

“Tentu ini perlu dukungan semua pihak,” pungkas Elia Sunarto sambil mengedipkan mata. (***)

Rabu, 10 Oktober 2018

WABUP TUBABA BUKA LITERASI MEDIA YANG DISELENGGARAKAN KPID



TULANG BAWANG TENGAH, TUBABA (PojokTubaba.Com) --- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Literasi Media yang diikuti sejumlah organisasi masyarakat dan pegiat radio komunitas, diantaranya ibu-ibu Fathayat NU, Kaukus Perempuan Parlemen, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Tubaba), Radio Klatak FM, Radio Magita FM dan Pemuda Pancasila.


Kegiatan yang dihadiri sekaligus dibuka Wakil Bupati Tulangbawang Barat, Fauzi Hasan ini diperuntukkan bagi penyelenggara hiburan televisi, radio dan para penggemarnya, mengambil tema “Cerdas dan tepat Memilih Media Cermin Kemajuan Peradaban”. Diselenggarakan di Wisma Asri, Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat, Rabu (10/10/2018).






KPID sebagai penyelenggara sedianya menghadirkan 3 orang narasumber yaitu; dari KPI Pusat, dari KPID Provinsi Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, S. Kep., MH., tetapi pemateri dari pusat batal hadir karena alasan delay. Kegiatan berbentuk diskusi tersebut dipandu moderator Wirdayanti salah seorang komisioner KPID Lampung. Tampak hadir dalam acara tersebut Assisten II Setdakab Tubaba, Syakieb Arsalan yang hadir mendampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan dan Dra. Yulisa Triginayu, MM dari Komisi B DPRD Tubaba.

Dalam sambutannya, Fauzi Hasan menyampaikan harapannya agar masyarakat Tubaba dapat diedukasi tak hanya bagaimana memilih, tetapi juga cerdas menggunakan media.

“Di era digital saat ini tak hanya soal kecerdasan memilih media tetapi justru yang terpenting bagaimana kita cerdas menggunakan media, sebab pengguna media ini tidak mengenal usia, terlebih dengan kehadiran gadget di tangan,” papar pria yang juga adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Tubaba ini.

Ketua KPID Lampung, Febriyanto, S. Kom dalam sambutan pengantar kegiatan mengatakan penyelenggaraan Literasi Media ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi mengawasi dan melaporkan bila mana ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara hiburan televisi maupun siaran radio.

Sri Wahyuni, M. Sos salah seorang komisioner KPID Lampung yang jadi narasumber berharap peserta dapat mendorong masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi hiburan yang dikonsumsi keluarga melalui tayangan televisi maupun siaran radio, dari konten-konten yang dilarang, seperti siaran berbau SARA, kekerasan, seks, ujaran kebencian dan hoaks.

“Masyarakat silakan sms ke 0812-79-005-000 jika menemukan pelanggaran penyiaran, nanti akan ditindaklanjuti KPID,” jamin Sri Wahyuni. (**)

Rabu, 19 September 2018

Seri parenting, kajian komunikasi : “HINDARI PHUBBING”



Panaragan Jaya (PojokTubaba.com) – Sebagai pemerhati anak yang juga aktif di sosial media, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Kab Tubaba), Elia Sunarto ajak kalangan orang tua, pendidik dan pemerhati anak bergerak bersama mengkampanyekan gerakan Anti Phubbing atau Stop Phubbing.

Phubbing adalah istilah sibuk main HP dan mengabaikan orang di hadapan kita. Fenomena ini mengemuka akhir-akhir ini seiring dengan semakin majunya era digital. Tak hanya melanda generasi millenial tetapi juga terjadi di kalangan orang tua yang mengenal dan berinteraksi di ranah sosial media, inilah yang terjadi, pola anti sosial.

Stop phubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan memang belum menjadi sebuah gerakan, sebagai gagasan ini merupakan kata baru yang sedang ditawarkan untuk dikampanyekan ~kampanye anti phubbing.

Istilah phubbing pertama kali diperkenalkan enam tahun silam, tepatnya pada bulan Mei 2012 dimana saat itu para ahli bahasa, sosiolog, dan budayawan berkumpul di Sidney University. Hasil pertemuan tersebut melahirkan satu kata baru dalam tata bahasa Inggris. 

Phubbing adalah ungkapan yang menggambarkan tindakan seseorang yang sibuk sendiri dengan gadget di tangannya, sehingga ia tidak perhatian lagi kepada orang yang berada di dekatnya,” terang Elia Sunarto.

Karena sudah menjadi fenomena yang sangat umum, dunia sampai memerlukan sebuah kata khusus untuk penyebutannya. Sampai saat ini Bahasa Indonesia belum memiliki kata serapan dari phubbing ini. Padahal kita sendiri sering berbuat phubbing. Sebut saja misalnya saat menunggu makanan pesanan saat di restoran, padahal kita sedang bersama-sama tamu atau keluarga, tangan kita sambil memainkan gadget. 



Atau ketika menemani anak-anak, setiap satu menit sekali kita masih sempatkan melirik layar handphone kalau-kalau ada notifikasi yang masuk. Bahkan dalam acara atau kegiatan-kegiatan resmi pun sering kita lihat para pejabat di tribun kehormatan tampak asyik dengan gadget di tangan masing-masing.

PHUBBING merupakan kependekan  dari kata PHONE dan SNUBBING, diperkenalkan pertama kali oleh Alex Haigh, orang Australia yang dalam penelitiannya ia menemukan fakta mengabaikan sesama dalam masyarakat dan keluarga saat bertemu.

“Tidak berarti kita harus berhenti menggunakan handphone, tetapi mari kita benahi diri sendiri setidaknya dengan mengurangi phubbing sebisa mungkin,” ajak aktifis anak ini

Dengan semakin meluasnya penggunaan telepon pintar ini semakin menegaskan kebenaran sindiran, “deketin yang jauh, jauhin yang deket”.

Dunia pergaulan kita mulai diuji, ini soal etika atau sopan santun, jangan sampai kita dianggap tidak bisa menghormati orang-orang disekitar.  Jangan sampai handphone yang kita beli dengan keringat hasil usaha sendiri ini, justru memisahkan kita dengan teman, dengan sahabat, bahkan memisahkan kita dari saudara, orangtua, anak dan suami atau istri. (**)

Selasa, 10 Juli 2018

LPA Tubaba Sambut Gembira Terbitnya PKPU Nomor 20

LPA Tubaba Sambut Gembira Terbitnya PKPU Nomor 20: PANARAGAN (Lampost.co) -- Pemerhati hak-hak anak dan kalangan pendidik menyambut gembira, terbitnya keputusan Komisi pemilihan umum (KPU) dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana PKPU kini memper

Sabtu, 21 April 2018

LPA TUBABA DAMPINGI ANAK KORBAN PENELANTARAN, TAK PUNYA KEWARGANEGARAAN, IDENTITAS DAN DITOLAK IBU KANDUNGNYA



TULANG BAWANG BARAT, LAMPUNG (PojokTubaba.com) -- Dalam paradigma Perlindungan Anak, sebagai individu Anak memiliki Hak-hak yang harus terpenuhi, diantaranya ; Hak untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Hak untuk dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri. Anak juga memiliki Hak untuk mendapatkan nama, Hak mendapatkan identitas, Hak mendapatkan kewarganegaraan, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak mendapatkan jaminan sosial,  Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (LPA Tubaba), Elia Sunarto mengaku terkejut tatkala dirinya mendapat pengaduan dari salah satu aktifis PATBM jaringannya tentang adanya anak laki-laki berinisial M (13 th) yang mendapat perlakuan salah dari ibu kandunganya.

Anak yang dirahasiakan identitasnya itu asalnya dibawa ibunya S (45 th) dari luar negeri ke Indonesia saat masih berumur 40 hari. Sebelumnya  S  bekerja di Arab Saudi sebagai TKW, karena pulang membawa bayi dari lelaki lain, sesampai di Indonesia S dicerai oleh suaminya. Usia 4 bulan bayi M dititipkan ke tetangga karena S berangkat kembali menjadi TKW. Setelah 4 tahun S pulang, anak yang ia titipkan itu ia ambil tetapi untuk dititipkan ke saudaranya.

Malang nasip M, ibu kandungnya sendiri tidak mau mengasuh dirinya. Bocah yang diduga memiliki darah keturunan Arab atau Banglades tersebut, kini sudah tercatat tidak kurang dari 7 kali pindah pengasuhan dengan keluarga berbeda. Berdasarkan keterangan Ketua LPA Tubaba tsb, Anak juga harus mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan perlakuan diskriminatif, penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan salah.

“Awalnya saya terkejut kejadian ini ada di Tubaba, tetapi saya maklum mengapa hal ini bisa terjadi karena terus terang sosialisasi tentang Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah terbilang kurang,” ungkap aktifis perempuan dan anak itu.

Kepada media, Elia sunarto katakana LPA Tubaba bersama jejaringnya aktifis PATBM sedang membangun koordinasi dengan aparatur tiyuh, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap anak.

“Kita akan bantu anak tersebut mendapatkan haknya,” tutur Elia Sunarto singkat, saat ditemui usai pendampingan anak putus sekolah. (***)


Senin, 02 April 2018

RESES DPRD : LPA TUBABA MINTA WAKIL RAKYAT KAWAL ANGGARAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM DANA DESA




TULANG BAWANG TENGAH, TUBABA (pojokTubaba.com) – Memasuki masa reses anggota DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat – Provinsi Lampung (LPA Tubaba), Elia Sunarto minta wakil rakyat dapat memberi perhatian lebih pada pengawasan anggaran perlindungan anak yang dialokasikan pada Dana Desa, demikian disampaikan pria berambut putih itu kepada media, Senin 02/04/2018.

Untuk diketahui, DPRD Tubaba baru saja melakukan penjaringan aspirasi warga melalui reses anggotanya yang dilakukan di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Aspirasi yang disampaikan ketua lembaga pendamping anak itu dinggap penting karena perlindungan anak adalah program unggulan pemerintah pusat yang kegiatannya mendapat support melalui alokasi Dana Desa.

“Kami pantas pertanyakan anggaran perlindungan anak yang dialokasikan dalam DD, dasarnya adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Ini hal wajib yang harus dilakukan,” tegas Elia Sunarto bersemangat.

Lebih jauh Elia Sunarto menjelaskan, untuk memperjuangkan ini setidaknya sejak akhir tahun 2016 LPA Tubaba difasilitasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Tiyuh/Kelurahan Kabupaten Tubaba (dahulu, sekarang sudah dinas) sudah melakukan pertemuan dengan seluruh kepalo tiyuh dan camat se-Tubaba.

“Pertemuan dengan kepalo tiyuh dan camat ini sudah tiga kali kami lakukan, belum lagi yang sifatnya sporadis, tatap muka langsung atau per kecamatan. Atensi untuk ini terus kami tingkatkan, menghadap Assisten I sudah, Bagian hukum maupun Bagian Administrasi Wilayah dan Otonomi Daerah juga sudah” terangnya.

Menurut pegiat anak ini, hal itu harus diperjuangkan, karena program perlindungan anak sudah menjadi prioritas pemerintah pusat. Sementara melalui APBD Tubaba yang seyogyanya LPA juga dapat belum dianggarkan.

Melalui penjaringan aspirasi warga, LPA Tubaba sampaikan aspirasinya terutama kepada Komisi B DPRD Tubaba sebagai mitra strategisnya. Apalagi beberapa wakil rakyat seperti Githo, S. Pdi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Dra. Hj. Yulisa Triginayu, MM dari Partai PDI Perjuangan memang sering bertemu bersama-sama berkegiatan dengan LPA Tubaba. (***)



Sabtu, 10 Maret 2018

AKREDITASI : LPA TUBABA DUKUNG UPAYA PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAYAMURNI



TUMIJAJAR, TUBABA (PojokTubaba.com) -- Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung terus berbenah dan memperbaiki diri untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh secara rutin mereka menyelenggarakan Lokakarya Mini melibatkan sejumlah stageholder terkait. Diantaranya seperti yang dilakukan UPTD. Puskesmas Dayamurni, Kamis (8/3/2018).

Lokakarya Mini Lintas Sektoral Tribulanan tsb dibuka langsung oleh Kepala UPTD Puskesmas Dayamurni Kecamatan Tumijajar, H. Yulisir M. Noor dihadiri Uspika yaitu Camat Tumijajar Rasyid, SE Kapolsek Tumijajar, Iptu Aladine, SH dan perwakilan Koramil setempat. Kepala Dinas Kesehatan Tubaba diwakili oleh Karyawanto.















Sejumlah stageholder tampak memenuhi undangan, diantaranya tujuh Kepalo Tiyuh yang ada diwilayah kerja UPTD Puskesmas Daya Asri yaitu; Kelurahan Daya Murni, Tiyuh Daya Asri, Tiyuh Murni Jaya, Tiyuh Daya Sakti dan Tiyuh Gunung Timbul. Para Kepala Sekolah dari TK/PAUD, SD, SMP dan SMA. Sejumlah LSM, mass media, perwakilan BPJS Kabupaten Tulangbawang Barat, kader-kader kesehatan, KUA Tumijajar, serta tampak hadir Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Tubaba), Elia Sunarto.

H. Yulisir M. Noor dalam kata sambutan sekaligus membuka acara mengatakan, pihaknya berharap dengan digelarnya acara tersebut ada dukungan dan masukan dari para stageholder. Sehingga dengan terjalinnya sinergitas lintas sektoral bidang kesehatan ini, ada perbaikan pihaknya dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

“Ini langkah kami untuk menjalani proses akreditasi yang akan dilakukan pihak independen terhadap institusi kami,” ungkap Yulisir.

Sementara itu, Camat Tumijajar Rasyid mengatakan dalam sambutannya; perlu sosialisasi dan koordinasi supaya masing-masing pihak tahu kontribusinya sesaui tupoksi masing-masing.

“Pemahaman itulah yang harus dimunculkan dalam lokakarya kali ini,” tandas Rasyid yang mengaku baru kali ini mendapat undangan Lokakarya di UPTD Puskesmas Dayamurni.

Malikatus Sholiha, SST dari Puskesmas Dayamurni menyampaikan progress capaian yang telah dan akan dilakukan UPTD Puskesmas Dayamurni dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, sedang dr. Edi Winarso menyampaikan program inovasi untuk menghilangkan jamban cemplung menggunakan closed melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah plastic, program yang dinakan Wangsa si Barong (WC leher angsa dari sisa barang rongsok) itu diharapkan mendapat dukungan banyak pihak terutama aparatur tiyuh untuk menggerakkan potensi warga.

Sementara itu Ketua LPA Tubaba, Elia Sunarto kepada PojokTubaba.com menegaskan komitmennya untuk mendukung dan men-support langkah-langkah Puskesmas Dayamurni untuk meningkatkan pelayanan.  

Dalam kesempatan memberikan tanggapan dalam lokakarya itu, ia sempat menguraikan peran penting kehadiran LPA dalam proses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait anak.

“LPA tidak hanya melindungi anak sebagaimana anggapan awam selama ini, kami juga terjun untuk melakukan edukasi, advokasi dan pendampingan anak yang bermasalah hukum. Dalam kondisi tidak bermasalah kami melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak, slah satunya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, ini juga mencakup kegiatan di Posyandu-posyandu,” terangnya. (***)

Senin, 19 Februari 2018

JADI PEMBINA UPACARA, KETUA LPA TUBABA AJAK WUJUDKAN SEKOLAH JADI RUMAH KEDUA ANAK




TUMIJAJAR, TUBABA (PojokTubaba.com) – Hadir di SMP Negeri 3 Tumijajar yang berada di Tiyuh Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Tubaba), Elia Sunarto didaulat menjadi Pembina Upacara Bendera, Senin 19-02-2018.

Dihadapan seluruh peserta upacara dalam amanatnya yang disampaikan tanpa teks, Elia Sunarto ajak semua keluarga besar SMPN 3 Tumijajar bisa bersinergi mewujudkan sekolah sebagai rumah Kedua Anak.

“Semua harus berperan aktif, Dewan Guru, pegawai, peserta didik dan alumni mendukung upaya kepala sekolah mewujudkan sekolah ini menjadi Sekolah Ramah Anak, di lingkungan sekolah tidak boleh lagi ada tindak kekerasan terhadap anak,” papar Elia Sunarto.









Ia juga menegaskan, bahwa selama ini berkembang asumsi negative kepada sekolah, orang selalu mengatakan pelaku tindak kekerasan itu identik dengan guru, padahal beberapa kejadian justru guru yang menjadi korban kekerasan dengan pelaku peserta didik dan atau bahkan orang tua siswa.

Untuk itu ia mengajak semua pihak berbenah dengan adanya paradigma Perlindungan Anak. Mengembangkan pendidikan karakter menumbuhkan sikap empati, peduli sesama dan santun dalam bertindak dan berujar, yang utama hormat dan menghargai guru.
















Kehadiran LPA Tubaba di sekolah-sekolah juga dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat dalam upaya percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak yang sudah diinisiasi Tubaba sejak tahun 2015.

Selain mendorong sekolah segera menerapkan metode Sekolah Ramah Anak, sebagai implementasi pemenuhan hak anak dalam penyaluran aspirasi, sekolah juga diminta segera membentuk Forum Anak di tingkat sekolah.



Usai kegiatan upacara dilakukan pertemuan kecil antara Ketua LPA Tubaba dengan Kepala SMPN 3 Tumijajar, Dimanto Bangun, S. Pd yang didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah Suko Wiyono dan salah satu guru, Sabdayati, S. Pd. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama LPA Tubaba dan SMPN 3 Tumijajar untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA).

Hal itu dibenarkan oleh Suko Wiyono, saat dihubungi PojokTubaba.com via WhatsAppnya. Kepada PojokTubaba.com kakak kelas Ketua LPA Tubaba saat di SMPN 1 TBT itu mengatakan pihak sekolah mengapresiasi kehadiran LPA Tubaba di sekolahnya.

“Kami siap bekerjasama dengan LPA Tubaba untuk kepentingan terbaik anak, itu akan ditindaklanjuti dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak nanti,” kata Suko Wiyono sebagaimana tertulis dalam pesan WhatsApp kepada PojokTubaba.com (**)